Menu

Mode Gelap

Pemerintahan

Kadin Blora Siswanto Bahas Nasib Petani Tebu Usai Giling Dihentikan PT GMM Bulog

badge-check


					Kadin Blora Siswanto Bahas Nasib Petani Tebu Usai Giling Dihentikan PT GMM Bulog Perbesar

KABARBLORA.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Blora menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Sebara Resto, Jalan Seso Gersi, Jepon, Kamis (16/10/2025).

Diskusi ini membahas soal masa depan industri gula dan nasib petani tebu di tengah penutupan giling 2025 secara sepihak oleh manajemen PT GMM Bulog.

Ketua Kadin Blora, Siswanto, mengatakan FGD tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora, perwakilan Perhutani KPH Blora, Cepu, Randublatung, dan Mantingan, pengurus APTRI Blora, HIPMI Blora, serta sejumlah koperasi petani tebu.

Menurut Siswanto, dirinya terpanggil untuk turun langsung setelah mendengar kabar bahwa ribuan petani tebu Blora merugi karena penutupan giling tanpa pemberitahuan.

“Saya ini juga petani tebu yang memiliki tebu seluas 15 Ha dan bersyukur sudah tertebang,” kata Siswanto.

Ia mengaku mendapat kabar tersebut saat sedang berada di Tiongkok. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Blora sekaligus Wakil Ketua DPRD Blora, ia merasa perlu ikut mencarikan solusi.

“Oleh sebab itu saya menghadirkan Bapak Pahlevi Pangerang bersama staf ahlinya di Kabupaten Blora sebagai upaya untuk memberi solusi. Karena beliau adalah seorang pengusaha kondang di bidang Agribisnis yang telah memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan gula,” ujarnya.

Pahlevi, kata Siswanto, juga merupakan Wakil Dewan Pertimbangan Kadin Pusat yang dikenal memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil.

Siswanto menegaskan, nasib petani tebu harus diperjuangkan sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis (MBG).

“Karena gula merupakan bagian dari ketahanan pangan maka nasib petani tebu harus diperjuangkan, bahkan kalau managemen PT GMM Bulog kurang profesional harus direformasi,” tegasnya.

Ia pun menyebut kehadiran Pahlevi sebagai langkah konkret.

“Hari ini telah saya hadirkan bapak Pahlevi yang siap mengelola Pabrik Gula secara profesional dan membuat wong cilik gumuyu,” tandas Siswanto.

Petani Curhat, Harga Tebu Anjlok Drastis

Keluhan datang dari Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, yang hadir bersama sekretarisnya, Anton Sudibdyo, Mereka menilai pengelolaan PT GMM Bulog selama ini tidak berpihak pada petani.

H. Sunoto menyebut, pihak manajemen tidak memberikan pembinaan, dukungan sarana, maupun permodalan yang memadai. Akibatnya, petani harus berjuang sendiri.

“Setiap musim giling, utamanya giling 2025, mesin pabrik sering rusak, harga tebu rendah dibanding pabrik lain, dan tiba-tiba giling dihentikan. Lebih dari 1.500 hektare tebu petani belum ditebang,” ungkapnya.

Menurut Sunoto, sebelum penutupan giling, harga tebu di PT GMM Bulog sebesar Rp78/kg. Setelah pabrik berhenti beroperasi, harga anjlok menjadi Rp71/kg, bahkan kini hanya Rp65/kg.

“Berarti ada kerugian petani Rp13/kg. Nasib petani tebu ibarat dalam peribahasa sudah jatuh ketimpa tangga,” ujarnya.

Sunoto mengaku, sekitar 500 petani yang tergabung dalam APTRI akan mendatangi Kantor DPRD Blora pekan depan untuk menuntut keadilan.

“Para petani akan geruduk ke DPRD dengan membawa tronton bermuatan tebu sebagai protes keras terhadap nasib mereka,” katanya.

Kritik Keras dari Sekretaris APTRI

Sekretaris APTRI, Anton Sudibdyo, menambahkan, selama PT GMM Bulog mengelola pabrik gula, kondisi petani kian terpuruk.

“Sepertinya petani tebu dijajah oleh para kolonial Belanda,” ujarnya lantang.

Anton mengingat masa kejayaan saat pabrik GMM masih dikelola oleh Lie Kamajaya dan Prof. Dr. Rachmat Pambudi.

“Petani mendapat perhatian istimewa, rendemen tebu meningkat, manajemen menerapkan program MBS (Manis, Bersih, Sega), bahkan koperasi petani tebu mendapat dana Rp5 miliar tanpa bunga,” bebernya.

Kini, katanya, kondisi jauh berbeda. “Kinerja PT GMM Bulog turun drastis, kalah dengan pabrik gula warisan Belanda. Pengelolaan yang dilakukan tidak profesional dan harus diganti oleh pihak yang peduli pada kesejahteraan petani,” tegas Anton.

Wakil ADM KPH Blora, Arif Silvianto, menyebut sudah ada lahan potensial seluas 2.000 hektare di wilayahnya, dengan 810 hektare di antaranya sudah ditanami tebu.

“Prinsipnya, pihak perhutani siap melaksanakan tugas sesuai arahan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DP4 Blora Ngaliman, menyampaikan siap membantu agar tebu yang belum ditebang bisa segera teratasi.

“Tolong laporkan luas lahan secara terperinci. Karena akan difasilitasi oleh bapak Dirjen Perkebunan yang baru saja datang di Kabupaten Blora,” ujarnya.

Pahlevi Siap Turun Tangan

Menanggapi berbagai keluhan, Pahlevi Pangerang menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan semua pihak mencari solusi jangka panjang bagi petani tebu Blora.

Ketua Koperasi Tebu Manteb, Ir. H. Bambang Sulistya, berharap kehadiran Pahlevi bisa menjadi titik balik bagi petani.

“Saat ini Blora butuh juru selamat yang siap jadi bapak angkat untuk memberi solusi permodalan dan jaminan harga tebu yang menguntungkan,” katanya.

“Bunga melati bunga jati, kehadiran bapak Pahlevi semoga jadi solusi,” tutupnya dengan pantun.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Pemerintahan