KABARBLORA.ID – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi perbincangan hangat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai aksi ini bukan bentuk makar, melainkan ekspresi kebebasan sipil yang sah secara konstitusional.
Menurut Andreas, pengibaran simbol budaya pop semacam itu justru bisa menjadi sinyal sosial bagi Pemerintah untuk lebih peka terhadap keresahan publik.
“Ini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur,” ujarnya dalam keterangan dikutip dari laman DPR, Selasa (5/8/2025).
Simbol Budaya Pop, Bukan Simbol Perlawanan Negara
Belakangan, bendera Jolly Roger lambang bajak laut dalam anime One Piece ramai dikibarkan oleh sopir truk hingga komunitas penggemar anime. Tak jarang, bendera ini dipasang berdampingan atau di bawah Merah Putih dalam rangkaian peringatan 17 Agustus.
Bendera Jolly Roger dikenal sebagai lambang tengkorak dan dua tulang menyilang. Dalam semesta One Piece, simbol ini bukan semata tentang kekerasan, melainkan juga menyimbolkan kebebasan, solidaritas, tekad pribadi, dan perlawanan terhadap penindasan.
Desainnya pun berbeda-beda tergantung kelompok bajak laut dalam cerita. Misalnya, kru Topi Jerami milik Monkey D. Luffy memiliki simbol tengkorak dengan topi jerami, sementara bajak laut Shirohige menambahkan ikon kumis melengkung sebagai ciri khas Edward Newgate.
DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bertindak Represif
Andreas menolak keras jika pengibaran bendera One Piece disebut sebagai tindakan makar. Menurutnya, menyamakan simbol fiksi dengan gerakan politik subversif merupakan respons yang berlebihan.
“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” tegas Andreas.
Ia menambahkan, ekspresi semacam ini seharusnya disikapi dengan pendekatan yang lebih humanis. Pemerintah dinilai perlu lebih bijak dalam membaca simbol-simbol sosial yang muncul di tengah masyarakat.
“Karena tidak ada bentuk pelanggaran hukum, tidak pula menghina simbol negara. Mereka hanya berekspresi dengan cara-nya, yang hari ini zaman pun sudah makin terbuka dan maju,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Meski membela ruang berekspresi warga, Andreas tetap mengingatkan pentingnya menjunjung simbol negara selama peringatan hari kemerdekaan. Ia mengimbau masyarakat tetap mengutamakan pengibaran Bendera Merah Putih selama bulan Agustus.
“Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih,” pungkas Legislator asal Dapil Nusa Tenggara Timur I itu.
