KABARBLORA.ID – BPPKAD Kabupaten Blora melakukan kunjungan studi referensi ke Kabupaten Probolinggo, Jumat (19/9/2025). Agenda ini digelar untuk mempelajari langsung penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kunjungan berlangsung di ruang Astha Brata BPPKAD Probolinggo. Sebanyak 15 peserta ikut dalam rombongan, terdiri dari perwakilan BPPKAD dan Bank Jateng Blora.
Rombongan dipimpin Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Blora, Herdina Ratna Kusumastuti. Mereka diterima hangat oleh Sekretaris BPPKAD Probolinggo, Aries Purwanto, bersama Plt Kabid Perbendaharaan, Suasono Edy.
Herdina menyebut kunjungan ini sudah yang keempat kalinya pihaknya belajar langsung ke Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, semangat dan optimisme Probolinggo dalam mengimplementasikan SIPD patut dicontoh.
“Kami ingin mengadopsi semangat yang sama untuk bisa menjalankan SIPD lebih baik di Kabupaten Blora. Banyak pelajaran penting yang bisa kami bawa pulang,” ujar Herdina, dikutip dari laman Probolinggo Kabupaten.
Di sisi lain, Sekretaris BPPKAD Probolinggo Aries Purwanto menegaskan bahwa penerapan SIPD adalah mandat Permendagri Nomor 79 Tahun 2019 yang wajib dijalankan seluruh daerah.
“Kami juga masih terus belajar. Pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi antar daerah untuk saling berbagi pengalaman sekaligus tantangan dalam membangun sistem keuangan digital,” kata Aries.
Dalam kesempatan itu, Plt Kabid Perbendaharaan Probolinggo, Suasono Edy, memaparkan teknis penerapan SP2D Online. Sistem ini sudah berjalan sejak 2023, namun mulai Agustus 2025 kembali disesuaikan setelah SIPD beralih ke model microservice.
“Mulai Agustus 2025, kami kembali menyesuaikan sistem sesuai arsitektur SIPD terbaru. Tantangannya besar, tapi hasilnya lebih terintegrasi dan efisien,” ungkap Suasono.
Ia menambahkan, Probolinggo juga sudah menerapkan penatausahaan keuangan berbasis paperless melalui aplikasi LOKET SAE. Semua proses, mulai dari pengajuan SPP/SPM hingga pencairan SP2D, kini dilakukan digital.
“Inovasi ini terbukti mempercepat birokrasi sekaligus mendukung gerakan ramah lingkungan dalam administrasi pemerintahan,” pungkasnya.
