KABARBLORA.ID – Bupati Blora Arief Rohman menegaskan akan menempuh jalur hukum tertinggi terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Blok Cepu. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Eksternalitas WK Migas Cepu di Bapperida, Kamis (9/10/2025).
Blora, kata Bupati, selama ini menjadi lumbung energi namun merasa diperlakukan tidak adil.
“Ini bukan soal meminta belas kasihan, ini adalah soal hak konstitusional,” tegasnya.
Bupati menyoroti pembagian DBH saat ini yang dinilai jomplang dibanding daerah tetangga, meski sekitar 37 persen wilayah Blora masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu.
“Bisa saja khan, yang dibor itu Bojonegoro, sementara minyaknya ada di Blora,” ungkapnya.
Blora berencana mengajukan Judicial Review (JR) terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini didukung DPRD Blora dan melibatkan tokoh seperti Boyamin Saiman dari MAKI untuk mengawal prosesnya.
Bupati menegaskan, pembagian DBH 3 persen untuk daerah perbatasan saat ini dinilai tidak adil.
“Mosok Jombang yang perbatasan 3 km, dapatnya lebih besar dari Blora. Ini dihitung dari perbatasan dengan Bojonegoro,” katanya.
Ia menekankan, Blora ikut berjuang sejak awal pembangunan Blok Cepu dan menanggung dampak negatif. Contohnya, wilayah Kedungtuban mengalami krisis air akibat pengambilan air Bengawan Solo.
“Kalau menghitung dampak negatifnya apa? Yang merasakannya Blora. Karena Bengawan Solo yang disedot airnya,” katanya.
Bupati Arief juga menyoroti daerah tetangga yang mendapatkan DBH lebih besar meski lebih jauh dari lokasi sumur.
“Selama ini Cepu, Blora hanya dapat nama doang, tetapi pembagiannya belum cukup. Orang taunya Cepu itu kaya, padahal itu nama saja. Tapi yang dapat paling besar adalah Bojonegoro,” ujarnya.
Bupati menegaskan, jika lobi-lobi politik tidak membuahkan hasil, Pemkab Blora akan menempuh JR agar perhitungan DBH Migas dilakukan lebih adil dan manfaatnya bisa dirasakan maksimal bagi pembangunan daerah.
