KABARBLORA.ID – Dewan Pendidikan Blora mendorong DPRD Blora agar menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan di Kabupaten Blora, terutama sekolah dengan jumlah siswa kecil.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan Blora, Slamet Pamudji, BOSDA akan sangat membantu sekolah-sekolah yang memiliki kurang dari 60 siswa.
“Kami mengusulkan di tahun 2026 agar BOSDA bisa dianggarkan oleh Pemkab, DPRD Blora bisa mengusulkan dan merealisasikan hal itu,” ujar Slamet saat audiensi dengan Pimpinan DPRD Blora diwakili Komisi D, Kamis (23/10/2025).
BOSDA sendiri merupakan BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten. Di Blora, program ini sempat berjalan pada 2018-2020, namun saat ini alokasinya tidak dianggarkan lagi.
Fokus pada Sekolah dengan Siswa Sedikit
Slamet menjelaskan, BOSDA diusulkan untuk sekolah dengan jumlah siswa sedikit berdasarkan hasil kunjungan langsung ke beberapa sekolah. Operasional sekolah di sekolah-sekolah tersebut sangat minim, hingga guru terkadang harus iuran sendiri untuk kelancaran kegiatan sekolah.
Hariyadi, anggota Dewan Pendidikan, mencontohkan kondisi di SDN Sumengko 1, Kecamatan Randublatung, yang hanya memiliki 12 siswa.
“Jumlah BOS yang diterima sangat kecil dan tidak cukup. Sekolah lain dengan kondisi serupa juga mengalami hal yang sama,” ujarnya.
“BOSDA memang sangat dibutuhkan sekaligus dukungan, perhatian, dan kehadiran negara,” tegas Hariyadi.
DPRD Blora Sambut Positif
Wakil Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahlif Nugroho Widi Utomo, menyambut baik usulan Dewan Pendidikan.
“Soal BOSDA nanti akan kami diskusikan dengan Banggar, karena ini juga untuk pendidikan di Blora,” kata Ahlif saat menerima Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Blora yang hadir, termasuk Sekdin Nuril, Kabid GTK, dan Kasubbag Program.
Menurutnya, tanggung jawab pendidikan bukan hanya milik pemerintah atau dinas pendidikan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Selain BOSDA, Dewan Pendidikan juga menyoroti minimnya Peran Serta Masyarakat (PSM).
Beberapa kasus perundungan di sekolah dan program Sekolah Sisa Ngaji (SSN) yang sudah berjalan, menurut mereka, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mendukung pendidikan.
