KABARBLORA.ID – Sejak 25 Agustus 2025, serangkaian unjuk rasa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Aksi ini dipicu isu kenaikan tunjangan DPR, pernyataan anggota DPR yang dianggap menghina rakyat, serta kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan Brimob.
Dari aksi tersebut, muncul rangkaian aspirasi yang kini ramai beredar di media sosial dengan judul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati.”.
Tuntutan ini dianggap sebagai rangkuman harapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.
Pantauan Kabarblora.id, daftar tuntutan ini dirilis oleh influencer matematika Jerome Polin bersama sejumlah rekan influencer lain seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati.
Selain itu, tuntutan juga dikompilasi dari aspirasi 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Tuntutan dibagi menjadi dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek yang diminta diselesaikan maksimal 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi hingga 31 Agustus 2026.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil, kembali ke barak, tanpa kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28–30 Agustus 2025.
3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk fasilitas pensiun seumur hidup.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR: gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas.
5. Periksa anggota DPR bermasalah melalui Badan Kehormatan DPR dan KPK.
6. Sanksi tegas untuk anggota DPR tidak etis: pecat atau beri hukuman yang sesuai.
7. Partai politik harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan kekerasan polisi, patuhi SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum pelaku kekerasan secara transparan.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
13. Pastikan disiplin internal TNI dan tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojol.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor.
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Diketahui aksi dan tuntutan ini menjadi perhatian publik lantaran menyoroti berbagai isu mulai dari transparansi DPR, hak buruh, hingga profesionalisme aparat keamanan.
