KABARBLORA.ID , Blora – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada guru agama melalui insentif yang dialokasikan setiap tahun dari APBD. Tahun ini, dana besar yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp250 miliar.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan hal ini saat tasyakuran peresmian Masjid Baitul Khasan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Rabu (2/7/2025).
“Setidaknya mencapai Rp250 miliar yang dihibaikan untuk guru-guru agama. Tahun depan insyaallah akan kita tambah lagi,” ujarnya.
Insentif tersebut diberikan untuk seluruh pengajar agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghuchu.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, jumlah penerima insentif tahun 2025 sebagai berikut: guru agama Islam 225.187 orang, Kristen 4.430 orang, Katolik 475 orang, Hindu 180 orang, Buddha 545 orang, dan Konghuchu 13 orang.
Taj Yasin menyadari bahwa masih ada guru agama yang belum terdata dan nilai insentif saat ini, sekitar Rp1,2 juta per tahun, masih dirasa kurang.
“Oleh karena itu, kami mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk berkolaborasi, baik dalam pendataan maupun hibah untuk insentif guru keagamaan,” katanya.
Menurut Taj Yasin, guru agama memegang peran penting sebagai benteng negara. Mereka berkontribusi dalam membentuk karakter, moral, menanamkan moderasi beragama, mencegah intoleransi, serta menjadi landasan spiritual bagi masyarakat.
“Kami juga akan lebih meningkatkan nilai, karena peran guru agama itu juga sebagai benteng negara kita,” tegasnya.
Kepala Sub Direktorat Pesantren Kementerian Agama RI, Aziz Syaifuddin, mengapresiasi konsistensi Pemprov Jateng dalam memberikan insentif kepada para guru agama. Apalagi, alokasi anggaran Pemprov Jateng menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Pemprov Jateng besar kepeduliannya terhadap perkembangan pendidikan, terutama di pesantren. Banyak guru-guru madrasah, ustaz pendidikan Al Quran. Program ini Jateng tertinggi di Indonesia,” ujarnya.
Aziz berharap kepedulian tersebut dapat terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bentuk insentif, tetapi juga dengan menambah variasi kebijakan yang memberdayakan masyarakat.
