KABARBLORA.ID – Dinas Pendidikan Kabupaten Blora masih mencatat kekurangan guru signifikan untuk jenjang SD hingga SMP.
Sekitar 900 guru belum terpenuhi, sehingga pemerintah daerah berencana mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 untuk mengatasi masalah tersebut.
“Menurut data kita, kekurangan guru masih sekitar 900 orang, baik di tingkat SD maupun SMP,” kata Kepala Dinas Pendidikan Blora, Sunaryo.
Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan mendesak yang harus segera diatasi.
Sunaryo menambahkan, tahun 2025 menjadi periode terakhir penyelesaian afirmasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mulai tahun depan, rekrutmen ASN akan dilakukan sepenuhnya lewat jalur CPNS reguler tanpa melibatkan tenaga honorer.
“Tahun depan kita akan usulkan formasi ASN. Jadi proses seleksi CPNS akan dibuka murni secara reguler,” ujarnya.
Sementara menunggu seleksi CPNS 2026, Disdik Blora melakukan redistribusi guru dari sekolah yang kelebihan tenaga ke sekolah yang masih kekurangan. Beberapa guru juga merangkap jabatan seperti wakil kepala sekolah atau kepala laboratorium.
“Mereka tetap diminta mengajar minimal 24 jam per minggu. Ini langkah darurat untuk menutupi kekurangan,” jelas Sunaryo.
Pemenuhan kebutuhan guru masuk dalam prioritas anggaran daerah. Sunaryo berharap anggaran bisa segera disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami berharap kebutuhan ini bisa segera terpenuhi karena sangat mendesak. Kami serahkan ke TAPD untuk penganggarannya,” tambahnya.
Kepala BKPSDM Blora, Heru Eko Wiyono, menjelaskan bahwa pengajuan formasi CPNS masih menunggu arahan dari Kemenpan RB dan BKN. Setelah mendapat instruksi, setiap OPD akan menyusun rencana kebutuhan ASN.
“Setelah ada instruksi dari pusat, barulah tiap OPD menyusun rencana kebutuhan (renbut) ASN,” kata Heru.
Ia juga menegaskan proses seleksi PPPK dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), sementara pihak daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan teknis di lapangan.
