KABARBLORA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengantongi restu DPRD untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Persetujuan disepakati dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, Selasa (5/8/2025).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, fokus utama anggaran ini adalah layanan dasar, infrastruktur, stabilitas investasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan terkait infrastruktur, kemudian stabilitas investasi, dan terakhir mewujudkan masyarakat di Jawa Tengah lebih sejahtera,” kata Luthfi seusai paripurna.
Luthfi menjelaskan, postur anggaran yang sudah disetujui akan menjadi penopang visi besar Pemprov Jateng menuju 2045.
“Dari visi inilah nanti akan dijabarkan pada rencana kegiatan yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya layanan dasar karena output-nya langsung menyasar pengentasan kemiskinan. Meski angka kemiskinan triwulan II 2025 telah menurun dari 9,58% menjadi 9,48%, Pemprov Jateng belum akan mengendurkan program yang ada.
“Kita ada team work, untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita,” ucapnya.
Upaya penanggulangan dilakukan secara kolaboratif. Programnya mencakup perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sosial, layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Tak kalah penting, infrastruktur juga masuk daftar prioritas. Menurut Luthfi, sektor ini menjadi fondasi menuju swasembada pangan dan memperkuat posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
“Infrastruktur ini lebih fokus terkait dengan swasembada pangan. Ini untuk menopang Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Jateng Sumanto merinci struktur APBD Perubahan 2025. Pendapatan daerah dipatok sebesar Rp24,57 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp25,15 triliun. Defisit Rp577 miliar akan ditutup lewat pembiayaan dengan nominal yang sama.
“Fokusnya infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk, nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan,” ujarnya.
Sumanto juga menyebut ada beberapa penyesuaian dan tambahan kegiatan yang tetap mengarah pada pembangunan berkelanjutan.
“Ada tambahan dan perubahan, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” pungkasnya.
