KABARBLORA.id Blora- Pemerintah Kabupaten Blora melakukan pendataan kembali untuk memaksimalkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemkab Blora dalam menanggulangi kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Blora, memilih masyarakat di daerah hutan menjadi prioritas dalam pemanfaatan program rumah tidak layak huni tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Blora, Arief Rohman, kepada Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Selasa (4/3/2025), di Ruang Rapat Setda Kabupaten Blora.
Ia mengatakan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan adanya sinergi yang baik antara penyelenggara pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Kami berharap ada dukungan dan masukan dari Komisi D agar semangat yang kita bangun dapat terwujud. Karena, tanpa bersinergi, persoalan kemiskinan sulit ditanggulangi,” ujar Arief.
Arief Rohman menjelaskan terkait data indikator status miskin yang mengatakan masyarakat di kawasan hutan belum berubah. Karena secara bangunan rumah yang ditempati lantainya masih berupa tanah.
“Masyarakat di kawasan hutan memang masuk kategori atau secara indikator miskin karena secara fisik rumah yang mereka tempati lantainya masih tanah. Sebenarnya, mereka sendiri nggak mau untuk meninggalkan indikator miskin karena sudah terbiasa. Ada yang mau tapi data di pusat belum berubah,” jelasnya.
Perlu diketahui, Data menyebutkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora sebesar 11,42% pada 2023 dari jumlah penduduk 901.621 jiwa (BPS, 2023). Dikatakan, persentase itu turun dari angka sebelumnya yang mencapai 12,39%.
Menyikapi permasalahan itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Saadah mengaku perlu bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan, Hal itu mengingat ada beberapa program dari pemerintah pusat dan provinsi yang menyasar persoalan kemiskinan di daerah seperti RTLH dan listrik murah.
Ia mengaku juga akan berkordinasi dengan dinas dinas terkait dalam hal pembangunan infrastruktur yang menghubungkan jalan Grobogan – Cepu.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal perbaikan infrastruktur, utamanya jalan Grobogan-Cepu,” kata Ida, sapaan akrabnya.
Perlu diketahui, Data Dinas perumahan dan kawasan permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah mencatat, sampai pada 2025 ini, jumlah total perbaikan RTLH mencapai 17.000 unit. Dari angka itu, sebanyak 614 unit rumah ada di Kabupaten Blora. Angka itu mengalami kenaikan dibanding pada 2022 yakni 380 unit. (Moch.subecky)
