KABARBLORA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kanwil BPN Jawa Tengah, Senin (20/10/2025), dan dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Dalam dokumen kerja sama tahun 2025 tersebut, BPN dan Pemprov Jateng akan mensertifikasi 240 bidang tanah, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten: Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Lahan-lahan itu akan dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Selain itu, kerja sama juga mencakup pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi 52 bidang aset milik Pemprov di enam kabupaten yakni Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, mengatakan sinergi ini merupakan komitmen untuk menjaga LP2B agar tidak dialihfungsikan.
“LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan,” terang Lampri.
Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Sementara LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora (48.967 hektare), Cilacap (53.000 hektare), dan Wonosobo (10.168 hektare).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menilai sertifikasi tanah menjadi hal penting karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.
“Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5 persen atau hampir 11 juta ton gabah nasional. Karena itu, ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara sektor pertanian dan industri.
“Saya mohon kepada bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service, perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi,” tegasnya.
Selain sektor industri dan pangan, Gubernur Luthfi juga menyoroti peran BPN dalam membantu masyarakat miskin ekstrem melalui program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kalau rumahnya sudah diperbaiki, maka aspek lainnya ikut meningkat. Sanitasi, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan,” tambahnya.
