Jakarta. KABARBLORA.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan jadwal pencairan rapel kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan pada 11–25 November 2025.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga kesejahteraan aparatur negara sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara adalah langkah yang tepat dan sangat dinantikan oleh para aparatur negara. Kenaikan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat,” ujar Ali Ahmad, Rabu (12/11/2025).
Ali menilai, keputusan pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendengarkan aspirasi para aparatur negara yang selama ini menanti kebijakan kenaikan gaji.
“Ini adalah bukti bahwa pemerintah peka terhadap kebutuhan para ASN dan aparat negara. Namun, saya juga menekankan pentingnya agar kenaikan gaji ini dibarengi dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini,” tambahnya.
Kebijakan kenaikan gaji tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Pemerintah akan menyalurkan rapel gaji secara bertahap melalui bank mitra Taspen dan instansi pemerintah terkait.
Momentum Tingkatkan Kinerja ASN
Ali Ahmad berharap, kebijakan kenaikan gaji ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi pemacu semangat bagi aparatur negara untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.
“Kenaikan gaji ini jangan hanya menjadi simbol kesejahteraan, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat pelayanan kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya itu juga menekankan bahwa kesejahteraan ASN, TNI, dan Polri harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan kinerja profesional agar kepercayaan publik terhadap birokrasi semakin kuat
