KABARBLORA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengkaji kebijakan sekolah enam hari di wilayahnya. Perumusan kajian dilakukan dengan melibatkan akademisi dan elemen masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat memberikan sambutan pada Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10/2025).
Menurut Gus Yasin, tujuan utama kebijakan lima hari sekolah adalah memberikan waktu luang anak-anak untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, banyak orang tua bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.
“Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak, maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin.
Dia menambahkan, Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin berkomitmen terhadap kesejahteraan anak. Penerapan enam hari sekolah diharapkan bisa memberikan perlindungan lebih kepada anak dari hal-hal negatif saat berada di luar pengawasan orang tua.
Meski begitu, kebijakan ini akan mempertimbangkan hasil kajian dari para pakar pendidikan, perguruan tinggi, dan kalangan dewan.
Gus Yasin menjelaskan, rencana penerapan enam hari sekolah akan berlaku untuk SMA dan SMK sesuai kewenangan Pemprov. Namun, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan diperluas ke jenjang SD, SMP, TK, dan PAUD, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, melalui acara Gebyar Hari Santri JPPPM Pusat 2025, Taj Yasin menekankan pentingnya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia.
Salah satu bentuk komitmen Pemprov Jateng terhadap pondok pesantren adalah terbitnya Perda dan Pergub tentang Pondok Pesantren.
“Mari kita bersama-sama mengawal penegakan Perda dan Pergub Pondok Pesantren ini,” tandasnya.
