KABARBLORA.id BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Rembuk Stunting tahun 2025 di ruang rapat Bapperida Blora, hal itu dilakukan untuk perkuat komitmen lintas sektor dalam menekan angka stunting yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora. Rabu, (19/3/2025).
Dalam rembuk stunting itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, Ketua TP PKK Blora Ainia Shalicah, Forkopimda Blora, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Kepala OPD dan Camat, Kepala Puskesmas, institusi pendidikan, serta berbagai organisasi dan berbagai elemen masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini mengajak para pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengatasi masalah stunting. Ia mengatakan pentingnya komitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Blora.
“Sebagai wujud komitmen bersama antar semua pihak, hari ini kita melakukan Penandatanganan Komitmen Penanggulangan dan Percepatan Penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten Blora tahun 2025,” kata Sri Setyorini.
Adapun poin-poin komitmen yang disepakati bersama, yaitu:
(1) Target penurunan stunting tahun 2025 (20,81%);
(2) Program prioritas daerah dalam PPS diarahkan untuk meningkatkan cakupan 12 indikator program pelayanan esensial yang belum tercapai;
(3) Peningkatan dan penguatan peran lintas sektoral, ormas, akademisi, dunia usaha, media, mitra pembangunan dan CSR dalam intervensi stunting;
(4) Komitmen dan dukungan APBdes untuk PPS.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting tahun 2024 terdapat 14.549.
Penandatanganan komitmen untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Blora pada tahun 2025 (foto istimewa)
Diketahui berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Blora mencapai 21,2%. Sedangkan prevalensi stunting berdasarkan pengukuran rutin (EPPGBM) tahun 2024 adalah 5,94% turun dari tahun sebelumnya 6,31%. Sedangkan hasil SSGI di tahun 2024 masih menunggu dirilis.
Sri Setyorini mengingatkan pentingnya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan stunting.
“Permasalahan stunting yang multidimensi memerlukan upaya lintas sektor, melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga tingkat desa,” tambahnya.
Sri setyorini menjelaskan , Rembuk Stunting kali ini adalah langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/ lembaga non pemerintah dan masyarakat agar berjalan dengan lancar dan integratif.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, yang sekaligus menjadi narasumber , Eka Sulistia Ediningsih mengapresiasi komitmen serius dari Kabupaten Blora dalam pembangunan keluarga berencana dan penurunan stunting. Pihaknya juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penurunan stunting.
“Saya lihat capaian di Blora ini sudah luar biasa, hanya tinggal bagaimana mempertahankan dan meningkatkan. Namun, jangan sampai capaiannya diturunkan,” terangnya.
Eka Sulistya, berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dengan penurunan stunting, khususnya TPPS Kabupaten Blora agar melaporkan setiap progres terkait pelaksanaan program penurunan dan pencegahan stunting di setiap daerah harus dilaporkan.
Eka Sulistya menjelaskan permasalahan dalam menangani persoalan penanganan stunting yang sering dihadapi di wilayah Jawa Tengah, salah satunya karena pola asuh orang tua.
Eka Sulistya juga menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN telah meluncurkan program Quick Win, yang salah satunya adalah Genting. Ia berharap dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk program tersebut.
“Kementerian saat ini berupaya untuk Indonesia Emas 2045 kami meluncurkan quick win, yang pertama adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting GENTING ini merupakan gotong royong membantu pemerintah dalam mengatasi stunting,” pungkasnya.
