KABARBLORA.ID – Pemerintah terus tancap gas memperluas program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kali ini, giliran sekolah-sekolah yang jadi target utama.
Dimulai dari sekolah rakyat pada 7 Juli, lalu dilanjutkan ke seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag pada 1 Agustus 2025.
“Ini adalah program terbesar di Kementerian Kesehatan dan juga di pemerintah karena targetnya 280 juta orang setiap tahun,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat tingkat menteri soal persiapan pelaksanaan CKG, Kamis (03/07/2025).
Menurut Budi, program ini merupakan salah satu hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 lewat Puskesmas, sudah ada 11 juta orang yang diperiksa.
Tahun ini, Kemenkes menargetkan 53 juta pelajar untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Untuk itu, pemeriksaan akan dilakukan langsung di sekolah.
“Untuk mencapai target 53 juta, kita perlu melakukan pemeriksaan langsung di sekolah karena jumlah anak usia sekolah mencapai angka tersebut,” jelasnya.
Cek Kesehatan Gratis masuk sekolah juga jadi bagian dari strategi nasional membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh. Dukungan dari banyak kementerian pun digalang.
“Butuh dukungan dari berbagai pihak—baik itu Pak Mendikdasmen, Pak Menag, Pak Mensos, termasuk Pak Mendagri. Dan juga karena koneksi nanti membutuhkan dukungan internet dan lain-lain, oleh karena itu juga (perlu) dukungan dari Komdigi,” kata Menko PMK Pratikno.
Kemendikdasmen Beri Dukungan
Dari Kemendikdasmen, dukungan penuh juga datang. Menteri Abdul Mu’ti menyebut pemeriksaan ini adalah langkah awal membangun lingkungan sekolah yang sehat secara jasmani, rohani, mental, dan spiritual.
“Sehingga kami sudah merancang dan sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk nanti hasil-hasil dari pemeriksaan kesehatan itu menjadi masukan untuk kita membangun sekolah sehat,” ujar Mendikdasmen.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti pentingnya CKG di sekolah rakyat—terutama yang berbasis asrama dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan ekstrem.
“Pak Presiden juga berpesan, jika ada yang sakit, kita harus menyembuhkan. Supaya setelah sembuh mereka bisa masuk ke sekolah rakyat itu,” ujar Wamensos.
Ia menambahkan, pada 2025 pemerintah menargetkan berdirinya 200 sekolah rakyat dengan total siswa sekitar 20 ribu orang.
Dari sisi pendidikan agama, program ini juga menyasar pondok pesantren dan sekolah keagamaan dari berbagai agama. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan cakupan program sangat luas.
“Mulai jenjang MI, MTs, MA, pondok pesantren, dan juga sekolah-sekolah keagamaan baik yang ada di bawah Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, ada sekitar 11 juta lebih siswa mulai dari jenjang pendidikan tingkat dasar sampai tingkat aliyah atau SMA yang menjadi sasaran CKG ini,” ujar Amien.
Pemerintah daerah pun diminta bersiap. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut seluruh provinsi sudah menyetujui pelaksanaan program ini. Ia juga menekankan pentingnya data identitas siswa sebagai dasar pelaksanaan.
“Dalam program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan masuk ke sekolah tentunya akan untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun. Itu memiliki kartu identitasnya adalah KIA (Kartu Identitas Anak), itu tentunya nanti akan disertakan,” ujar Ribka.
Tak ketinggalan, dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga digencarkan. Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa program ini bagian dari rangkaian besar transformasi pendidikan dan kesehatan anak.
“Ini adalah program agar generasi Indonesia jauh lebih sehat, lebih pintar dan insyaallah akan membawa kebaikan untuk anak-anak Indonesia saat ini dan ke depannya,” ujar Fifi.
