KABARBLORA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng) masih menghadapi tantangan besar, yakni kekurangan sebanyak 2.418 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari kebutuhan 2.753 unit di 35 kabupaten/kota, baru tersedia 335 unit yang aktif melayani masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program ini dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh wilayah. Saat ini, Jateng menempati posisi kedua nasional dengan total 335 unit SPPG yang aktif.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih membutuhkan lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah di Semarang, Kamis (31/7).
Realisasi Penerima Manfaat Baru 9,8 Persen
Hingga kini, penerima manfaat program MBG di Jawa Tengah baru mencapai 9,8 persen dari total potensi yang lebih dari 9,6 juta jiwa. Mereka terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 953.912 orang.
Beberapa daerah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21 unit), dan Cilacap (16 unit). Sebaliknya, wilayah Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih masuk kategori rendah dan menjadi fokus intervensi Satgas MBG.
Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa digunakan bersama instansi seperti Polri dan TNI untuk mendukung program ini.
Gubernur Luthfi Dorong Enam Strategi Percepatan MBG
Gubernur Luthfi mengingatkan, target 2.753 unit SPPG harus segera tercapai.
“Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong enam langkah strategis, yakni pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; pemantauan pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.
Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG, seperti Kabupaten Jepara. Ia meminta semua daerah segera membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri agar koordinasi dan intervensi bisa berjalan cepat dan efektif.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” puji Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, yang hadir dalam rapat tersebut.
Hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia dengan penerima manfaat mencapai 7,4 juta orang dan anggaran operasional sekitar Rp111,55 miliar per hari.
Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, Kabinda, serta 35 kepala dan wakil kepala daerah, Dandim, Kapolres, dan jajaran OPD terkait.
