KABARBLORA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) sepakat mempercepat optimalisasi potensi sumur minyak masyarakat dan sumur tua.
Kesepakatan ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, mengatakan optimalisasi itu tidak hanya berupa pengaktifan sumur tua, tetapi juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga terkait dukungan teknologi.
“Kita sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi migas di Jawa Tengah, yang berkenaan dengan sumur BUMD, KUD, maupun UMKM. Termasuk menggali potensi-potensi yang ada,” jelas Taufan seusai bertemu Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Kamis (11/9/2025).
Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi sumur. Setelah terdata, sumur-sumur tersebut akan didaftarkan ke Kementerian ESDM. Selanjutnya akan ditunjuk pengelola di masing-masing kabupaten/kota, baik BUMD, KUD, maupun UMKM, agar bisa segera beroperasi.
“Pengelolaan ini penting, supaya nanti operasi dari sumur masyarakat bisa disesuaikan dari segi keselamatannya. Juga bagaimana kesesuaian teknis, agar bisa memenuhi persyaratan,” katanya.
Taufan menambahkan, aturan baru tersebut juga mencegah masyarakat melakukan pengeboran sumur minyak ilegal. Ia pun mengapresiasi sikap Gubernur Ahmad Luthfi yang tegas melarang pengeboran baru.
“Kebijakan itu bisa diterapkan oleh daerah-daerah lain,” imbuhnya.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungannya terhadap percepatan optimalisasi sumur minyak masyarakat. Ia meminta SKK Migas untuk terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov.
“Kita minta dikawal. Ini bagus, tidak hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi langsung ke masyarakat dan mendukung swasembada energi,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, menuturkan potensi sumur minyak masyarakat di Jawa Tengah cukup besar. Saat ini tercatat ada sekitar 5.300 sumur, terbanyak berada di Blora. Selain itu, ada juga di Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.
Agus mengatakan pendataan akan kembali dilakukan agar potensi tersebut bisa dioptimalkan, dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan, dan lingkungan.
Adapun dalam waktu dekat, tim bentukan Gubernur bersama SKK Migas akan menggelar pertemuan lanjutan untuk sosialisasi sekaligus membahas teknis pelaksanaan di lapangan.
