KABARBLORA.ID – Ketua Umum Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, angkat suara soal rencana pemerintah memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Politikus Golkar yang juga anggota DPRD Kabupaten Blora itu menegaskan, kebijakan pemotongan hingga 29% akan menjadi beban berat bagi daerah.
Menurutnya dengan kondisi fiskal daerah yang mayoritas masih belum kuat, pemotongan TKD akan sangat memukul kemampuan kami untuk membangun dan melayani masyarakat.
“Bagaimana nanti jika tahun depan ada pemangkasan 29%? Ini jelas akan menjadi pukulan berat bagi daerah,” tegas Siswanto dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar, ditulis Rabu (17/9/2025).
Adapun bimtek yang diikuti 1.400 anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Indonesia itu menjadi forum besar untuk menyampaikan sejumlah isu strategis. Salah satunya, Siswanto menyoroti data Kementerian Dalam Negeri yakni dari 15 kabupaten, hanya 4 yang punya kategori keuangan kuat, 4 sedang, dan sisanya lemah.
Tak hanya soal TKD, Siswanto juga menyinggung pentingnya kehadiran Ketua Komisi XI DPR RI di forum-forum strategis.
“Kami mohon kepada panitia Bimtek ini bisa menghadirkan Bapak Ketua Komisi XI DPR RI. Karena bicara fiskal bukan hanya pengamat. Saya apresiasi secara makro, tetapi secara kebijakan ini sangat mendesak. Sebagai mitra Komisi XI, Menteri Keuangan pasti memiliki strategi baru di luar kebijakan yang disampaikan sebelumnya,” ujarnya.
Forum Bimtek ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, usulan agar pemerintah pusat membantu pembangunan kembali gedung DPRD yang rusak, serta instruksi kepada 17.510 anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia untuk lebih aktif meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat.
Siswanto menegaskan ADKASI akan terus mengawal kepentingan daerah.
“Kami bersama seluruh anggota tidak ingin kebijakan fiskal pusat justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
