KABARBLORA.ID – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan seluruh dapur program Sekolah Pusat Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Blora untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak konsumsi.
Pernyataan itu disampaikan Sri Setyorini yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Blora dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025). Rakor diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, Kepala Puskesmas, serta para ahli gizi dari seluruh dapur SPPG.
Menurutnya, saat ini terdapat 55 dapur SPPG di Kabupaten Blora. Ia mendorong agar seluruhnya segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dapur layak beroperasi.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG-nya untuk memenuhi persyaratan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November,” ujarnya.
“Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” tegasnya.
Sri menambahkan, Pemkab Blora siap memberikan pendampingan agar seluruh dapur dapat memenuhi standar sebelum batas waktu tersebut. Ia juga menegaskan bahwa setiap dapur wajib memiliki tester makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
Rakor ini, lanjut Wabup, juga menjadi wadah untuk menyatukan visi dan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.
“Ia menuturkan karena banyaknya aduan yang masuk ke pihaknya selaku Satgas, makanya pada hari ini diundang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi. Untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, para ahli gizi juga diminta menjelaskan secara langsung proses kerja mereka, sekaligus menyampaikan kendala di lapangan.
“Tadi dipanggil satu per satu, itu tanpa pemberitahuan dulu, spontan semua. Kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa,” imbuhnya.
Sri juga meminta seluruh Forkopimcam untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama kepala desa di wilayah masing-masing guna mendata sasaran penerima manfaat program MBG.
“Kami mohon kepada Pak Camat selaku koordinator wilayah masing-masing kecamatan, untuk segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek, Danramil sekaligus kepala desa, yang terkait dengan berdirinya SPPG di tempat itu, ada berapa yang sasaran yang harus dilayani,” pintanya.
Selain itu, ia menginstruksikan agar segera dilakukan pemetaan (mapping) ulang terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk sebaran dapur dan penerima manfaatnya.
“Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya. Kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang. Setelah mendapat masukan dari pak camat, kami beri waktu satu minggu, kita mapping lagi, kita geser-geser,” tambahnya.
Wabup juga menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis harus digunakan sesuai peruntukan. Ia mengingatkan bahwa biaya operasional dan sewa sudah dialokasikan secara terpisah, sehingga dana sebesar Rp10.000 per penerima manfaat wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan.
Peran Ahli Gizi di Dapur SPPG
Dalam forum tersebut, Nur Intan, Ahli Gizi SPPG Karangjati 1 atau SPPG Larasati Blora, turut berbagi pengalaman terkait peran ahli gizi dalam memastikan makanan yang disajikan sehat dan aman.
“Ahli gizi bekerja mulai dari perencanaan, bagaimana ahli gizi menyusun standar menu, standar porsi kemudian pola menu, sekiranya pola menu yang akan digunakan seminggu ke depan, di mana dalam pemilihan bahan ahli gizi juga memiliki spesifikasi bahan makanan. Jadi ketika ada bahan makanan yang datang akan dilakukan penyortiran jika ada bahan makanan yang terindikasi busuk atau berlubang itu kita mengajukan retur ke supplier,” kata Intan.
Ia menjelaskan, setelah tahap perencanaan bahan baku, proses berlanjut ke persiapan. Ahli gizi memberikan briefing kepada tim dapur mengenai menu yang akan dimasak dan bahan yang perlu disiapkan.
Pada SPPG Karangjati 1, pengolahan makanan dilakukan dalam tiga kloter pengantaran.
“Ahli gizi berperan pada proses pengolahan ini, di mana ahli gizi berperan untuk melakukan QC (quality control) atau uji organoleptic pada proses pemasakan dan juga ahli gizi berperan membuat sampel,” jelasnya.
Intan menambahkan, dalam proses pemorsian, ahli gizi menyiapkan golden sample atau contoh porsi makanan yang sudah disesuaikan dengan standar gizi.
“Dalam sampel tersebut, ahli gizi menentukan takaran yang tepat, seperti jumlah gram nasi, sayur, lauk seperti ayam, serta jumlah potongan buah. Contoh porsi ini kemudian disampaikan kepada tim pemorsian sebagai acuan dalam membagi makanan secara merata dan sesuai kebutuhan gizi anak,” ujarnya.
Selain itu, uji organoleptik juga rutin dilakukan.
“Setelah itu nanti ada uji organoleptic, pagi biasanya kita juga melakukan tester sendiri, jadi kita pagi mencicipi makanannya sekiranya ini tadi yang diantarkan pagi masih layak atau tidak, kemudian yang siang kita juga coba makan lagi sama seperti yang diantarkan tadi apakah masih layak dikonsumsi atau tidak,” paparnya.
Menurut Intan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan sekolah agar menu yang disajikan sesuai selera anak-anak. Jika ditemukan menu yang kurang cocok, pihak sekolah bisa langsung melapor ke SPPG.
“Selanjutnya, kami akan segera mengganti dengan paket menu yang baru dan lebih sesuai,” tandasnya.
