KABARBLORA.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 9 Salatiga, Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Sebanyak 749 siswa di sekolah itu menjadi penerima manfaat program strategis nasional tersebut. Selama kunjungan, Gibran dan Luthfi sempat berbincang dengan sejumlah siswa, melihat langsung dapur, hingga ikut mendistribusikan menu MBG kepada peserta didik.
Salah satu siswi kelas VIII, Salma, mengaku senang dengan program tersebut.
“Menunya lengkap dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein,” ungkap dia.
Gubernur Luthfi mengatakan, pengawasan bahan pangan menjadi hal penting dalam menjaga kualitas program MBG.
“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran, baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.
Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah telah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat, atau sekitar 65,44 persen dari total potensi 9,6 juta penerima. Dari jumlah itu, 6.121.742 penerima merupakan siswa TK hingga SMK serta pondok pesantren. Sementara 20.536 adalah ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, dan 122.306 balita.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jawa Tengah merencanakan pembangunan 3.228 titik Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG). Hingga awal November, sudah terealisasi 2.267 titik atau sekitar 70,22 persen. Dari jumlah itu, 2.215 dikelola mitra, 22 oleh Polri, 23 oleh TNI, 5 di pondok pesantren, 1 di BUMD Pemalang, dan 1 di Pemda Pati. Di Kota Salatiga sendiri, baru tersedia 12 dari target 22 titik SPPG.
Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng melalui Dinas Ketahanan Pangan terus memantau pasokan dan keamanan pangan di setiap SPPG. Selain itu, dilakukan pula edukasi terkait pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta kampanye “Stop Boros Pangan”.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Hingga kini, sudah ada 15 kabupaten/kota yang memiliki Satgas MBG, di antaranya Cilacap, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Tegal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pemalang, serta Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.
Selain itu, Pemprov juga memanfaatkan aset lahan melalui mekanisme pinjam pakai di 134 titik, berdasarkan Surat Sekda Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025.
Terkait aspek keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan laboratorium berkala, dan tata laksana bank sampel.
Luthfi menegaskan, seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK).
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki kualifikasi SLHK. Sertifikasi ini memastikan petugas MBG, termasuk petugas gizi, mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya kejadian negatif dalam pelaksanaan program. Untuk menjamin mutu sekaligus menampung aspirasi masyarakat, Pemprov Jateng membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau Call Center JNN di 150945.
