Bogor. KABARBLORA.ID – Pemerintah Kabupaten Blora menyambangi Pemerintah Kota Bogor untuk belajar langsung soal strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pertanian organik. Studi tiru ini dilakukan di Gedung Balai Kota Bogor, Senin (15/12/2025).
Rombongan Pemkab Blora dipimpin Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman bersama Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini. Turut hadir Ketua DPRD Blora, sejumlah kepala OPD terkait, serta wartawan. Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah berdiskusi dan saling berbagi pengalaman, terutama terkait strategi peningkatan PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Kami ingin silaturahim membangun sinergi kerja sama kedepan antara Blora dan Kota Bogor, jadi kami ingin meniru dengan Bogor karena kota ini kami pelajari dari sisi PAD nya juga bagus bagaimana ditengah-tengah kita efisiensi pemotongan anggaran tentunya ini kita ingin punya strategi untuk meningkatkan PAD,” terang Bupati.
Arief menegaskan, Pemkab Blora ingin mempelajari secara langsung strategi yang diterapkan Kota Bogor dalam menggenjot pendapatan daerahnya. Menurutnya, pengalaman Bogor bisa menjadi referensi penting bagi Blora.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memaparkan kondisi keuangan daerahnya. Ia menyebut PAD Kota Bogor sudah menembus angka lebih dari Rp 1 triliun.
“APBD Kota Bogor itu di 3,3 triliun sebagain besar kami peroleh dari PAD yang jumlahnya 1,1 triliun, selebihnya adalah dana bagi hasil, transfer daerah dan sumber-sumber lain yang sah,” terangnya.
Meski PAD cukup besar, Dedie mengakui Kota Bogor juga terdampak kebijakan pemotongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
“Seperti kita tahu pemotongan transfer daerah mencakup semua daerah, Kota Bogor tercatat 250 miliar,” paparnya.
Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, Pemkot Bogor terus mendorong inovasi digitalisasi layanan pendapatan daerah. Langkah ini dilakukan melalui penerapan SIPDEH (Sistem Informasi Pajak Daerah), layanan E-SPPT, E-OPSIR, serta aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
Pemkot Bogor juga menaruh perhatian pada sektor parkir. Saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, sementara parkir di area pasar dikelola oleh Perumda.
Sejumlah langkah disiapkan untuk meningkatkan tata kelola parkir, mulai dari penyusunan Perda khusus perparkiran, Perwali pengelolaan parkir, inventarisasi ulang lokasi parkir untuk pembaruan SK Wali Kota, hingga transformasi sistem pemungutan dari manual ke digital melalui ORIS.
Selain itu, Pemkot Bogor menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, mengkaji pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir berbeda di ruas jalan rawan kemacetan.
Tak hanya soal PAD, diskusi juga menyentuh sektor pertanian. Kota Bogor mengembangkan konsep pertanian perkotaan sebagai solusi keterbatasan lahan.
“Untuk pertanian karena lahan pertanian kita tidak cukup luas, untuk kebijajan pertanian kami lebih menekakan pada pertanian urban farming, pertanian perkotaan dan pertanian organik,” jelasnya.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara Pemkab Blora dan Pemkot Bogor. Termasuk pembahasan antara DPRD Blora dan DPRD Kota Bogor terkait regulasi Peraturan Daerah tentang pertanian organik.
Selain ke Balai Kota Bogor, Pemkab Blora juga melanjutkan agenda studi ke Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Bupati beserta rombongan berdiskusi dengan Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni IPB Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar, serta Dekan Fakultas Pertanian Prof. Suryo Wiyono.
Diskusi tersebut membahas peluang kolaborasi antara Pemkab Blora dan IPB, khususnya dalam pengembangan pertanian organik dan ketahanan pangan.
“Kita mendiskusikan tentang hal-hal apa saja yang bisa kita kolaborasikan antara Pemkab Blora dan IPB secara umum khususnya dengan Fakultas Pertanian, kita juga sudah laksanakan beberapa program-program di Blora,” terang Wakil Rektor.
