KABARBLORA.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Mohamad Toha, angkat bicara soal gelombang demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi massa yang memadati Alun-Alun Pati ini menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Menurut Toha, situasi yang memanas akibat polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus segera direspons oleh pemerintah di tingkat provinsi dan pusat.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” tegas Mohamad Toha, Rabu (13/8/2025).
Ia menilai, pemerintah provinsi maupun pusat perlu turun tangan untuk menjadi penengah dalam konflik yang makin meluas ini.
“Toha juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk segera turun tangan memediasi persoalan yang terjadi di Pati. Menurutnya, peran pemerintah di tingkat atas penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.”
Ia juga mengimbau massa untuk tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum dan menjaga keamanan bersama,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar tensi tak terus memburuk.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat Pati,” tambah mantan Wakil Bupati Sukoharjo dua periode itu.
Toha yakin, jalur komunikasi yang sehat akan menjadi kunci meredakan gejolak sosial dan mengembalikan stabilitas di wilayah Pati.
Diketahui, aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, di mana masyarakat menolak keras rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Meski akhirnya Sudewo mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikannya seperti periode 2024, warga tetap bergeming.
Kemarahan publik memuncak setelah pernyataan Bupati Sudewo yang dinilai menantang masyarakat. Ia sempat mengatakan tak gentar meski didemo oleh 50 ribu orang sekalipun.
