BLORA. KABARBLORA.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blora tahun 2026 resmi disetujui bersama oleh Pemkab Blora dan DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Blora, Minggu (30/11/2025).
Persetujuan ini sekaligus menandai penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Sebelum masuk pada pengesahan, sejumlah fraksi DPRD telah menyampaikan pandangannya, kemudian ditanggapi langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman. Pandangan fraksi disampaikan oleh gabungan fraksi dengan juru bicara Galuh Widiasih Mustikasari serta fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Bibi Hastuti.
Dalam jawabannya, Bupati Arief mengungkapkan bahwa terdapat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026, sehingga perlu langkah penyesuaian.
“Berkait dengan pandangan fraksi-fraksi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama dari fraksi gabungan, menyikapi penurunan TKD tentunya kami sepakat dengan fraksi gabungan bahwa perlu adanya optimalisasi PAD, optimalisasi penurunan pajak, dan juga masukan yang lainnya, termasuk terkait dengan BUMD,” terang Bupati.
Ia menyebut potensi pendapatan dari sektor migas akan menjadi perhatian Pemkab Blora. Termasuk kinerja BUMD Energi yang dinilai perlu terus dikawal agar memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.
“Terkait dengan potensi pendapatan di sektor migas, ini tentunya akan menjadi catatan untuk kita ke depan,” tambahnya.
Bupati juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan yang masih cukup banyak. Menurutnya, opsi pembiayaan akan dipertimbangkan, baik melalui pinjaman daerah maupun Inpres jalan daerah.
“Selain dari pinjaman daerah, juga Inpres jalan daerah. Dan nanti tahun 2026 kita akan usulkan lagi, semoga beberapa ruas yang lain bisa kita usulkan melalui skema Inpres jalan daerah,” jelasnya.
Akses jalan di desa-desa juga dijanjikan akan terus ditangani, baik melalui program TMMD maupun skema lain yang memungkinkan.
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fokus pemerintah daerah. Evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan, termasuk peningkatan profesionalisme aparatur.
“Kita akan terus upaya bagaimana kinerja ASN kita ini ke depan akan terus ditadami dan kita tingkatkan,” imbuhnya.
Dari sektor pertanian, Pemkab Blora berkomitmen membantu petani memperoleh alat pertanian dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Pemkab juga akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan pemerintah provinsi, serta memberi perhatian lebih pada pengembangan agroindustri.
Program MBG juga masuk dalam perhatian Pemkab. Bupati menjelaskan bahwa Satgas MBG akan terus mengawasi jalannya program agar sesuai tujuan.
“Tentunya Satgas MBG yang diketuai oleh Wakil Bupati, Bu Wakil sudah berupaya untuk pengawasan ini. Kedepan kami minta dukungannya untuk kita bersama-sama mengawasi tentang pelaksanaan MBG yang ada di Kabupaten Blora,” paparnya.
Bupati memastikan masukan dari seluruh fraksi DPRD akan menjadi pedoman pembangunan.
“Sudah kami catat dan akan kami jadikan perdoman untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas persetujuan Ranperda APBD 2026.
“Alhamdulillah seluruh proses yang sudah kita jalani dan selanjutnya akan segera dikirim ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan tentunya kita berharap proses untuk tahun 2026 akan bisa kita jalankan dengan baik,” tuturnya.
