KABARBLORA.ID – Kesenjangan pendidikan antar-daerah di Indonesia kembali menjadi sorotan. Komisi X DPR RI menilai upaya pemerataan pendidikan belum maksimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sejumlah anggota DPR menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan peningkatan anggaran untuk menutup celah ketimpangan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan bahwa pengambilan kebijakan pendidikan harus dilakukan dengan perencanaan matang dan berbasis kajian, bukan sekadar proyek jangka pendek.
“Kita boleh bangga punya sekolah unggulan, tetapi kita harus melihat, masih ada satu hal yang harus diselesaikan, bagaimana kesenjangan antar-daerah. Ini juga terkait dengan pendidikan yang harus kita selesaikan,” ujar Esti saat Raker bersama Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Rabu (16/7/2025).
Ia menyoroti target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam RPJMN pada Prioritas Nasional Keempat yang menargetkan 9,45 tahun pada 2026 bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Esti mengingatkan bahwa meski angka nasional saat ini sudah di angka 9,22 tahun, realitas di lapangan masih timpang.
“Masih ada 71 kabupaten di Indonesia yang memiliki RLS di bawah 8 tahun, bahkan ada yang hanya mencapai 2,2 tahun,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Esti mendorong agar alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami pemangkasan, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Ia menilai perlu adanya peningkatan anggaran dengan skema afirmasi untuk daerah-daerah yang tertinggal.
“Anggaran pendidikan kita jangan turun. Dikdasmen harus berusaha. Kita semua harus berusaha, tidak boleh turun. Bahkan harus naik dengan memperhatikan apa? Harus ada afirmasi daerah yang angka rata-rata lama sekolahnya masih di bawah 9,22,” tegas Esti.
Senada dengan Esti, Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti masalah infrastruktur dasar yang belum memadai di banyak wilayah. Ia mengkritisi pemberian perangkat digital ke sekolah-sekolah tanpa dibarengi kesiapan fasilitas penunjangnya.
“Ada banyak permintaan ingin diberikan alat-alat kepada sekolah-sekolah kita, khususnya di daerah yang tertinggal. Tetapi di sana belum ada internet, bahkan banyak keluhan kemarin, masalah air, listrik, dan lain-lain,” ujar Furtasan.
Menurutnya, penyediaan teknologi tidak akan berdampak jika akses dasar seperti listrik dan internet belum tersedia.
Menutup rapat kerja, Komisi X DPR RI meminta Kemendikdasmen untuk meningkatkan perhatian terhadap daerah 3T dan wilayah marginal. Program afirmasi harus difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan dasar, termasuk infrastruktur seperti listrik dan air bersih.
