KABARBLORA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora langsung tancap gas menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Tak butuh waktu lama, rapat koordinasi digelar di Ruang Pertemuan Setda Blora pada Selasa (12/8/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman, dan dihadiri unsur Forkopimda, BUMD, koperasi, UMKM, serta perangkat kecamatan dan desa.
Langkah cepat ini dilakukan untuk membuka peluang ekonomi baru, khususnya dari potensi sumur minyak rakyat yang tersebar di berbagai desa.
Pemkab menyiapkan skema pengelolaan sumur masyarakat lewat tiga unsur:
- Blora Patra Energi (BUMD)
- Koperasi Blora Migas Energi (Koperasi)
- CV Mataram Connection (UMKM)
Verifikasi awal titik-titik sumur sudah dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Blora. Hasilnya, ada 4.134 titik sumur di 37 desa yang tersebar di 14 kecamatan masuk dalam daftar pengajuan izin ke Gubernur Jawa Tengah.
“Setelah itu, nantinya akan dibentuk tim gabungan dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan aparat penegak hukum untuk verifikasi lapangan. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai pemberian izin pengelolaan,” jelas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Blora, Pujarianto.
Bupati Arief menyebut bahwa inisiatif ini bukan cuma soal energi, tapi juga soal lapangan kerja.
“Kalau dari 4.000-an sumur yang kita ajukan, sebagiannya tercapai, dan setiap sumur dikerjakan 10 orang, berarti akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Ini tentu menjadi peluang besar bagi warga kita,” ungkap Bupati.
Terkait isu lingkungan, Bupati yang akrab disapa Mas Arief itu menegaskan komitmen menjaga kelestarian alam.
“Tim gabungan masa depan juga akan melibatkan elemen lingkungan hidup untuk menilai dampak pengelolaan sumur terhadap lingkungan,” tegasnya.
Mas Arief juga mengajak semua unsur baik dari Forkopimda, pengelola, hingga pemerintah desa dan kecamatan untuk terus menjaga kekompakan demi suasana yang kondusif.
“Kami minta jajaran TNI/Polri, Danramil, Kapolsek, dan Kepala Desa mengawal proses ini. Semua pihak harus saling berkoordinasi, nanti kepala desa dengan pengelola dalam rangka untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman,” pesannya.
