KABARBLORA.ID – Rancangan APBD Kabupaten Blora tahun 2026 akhirnya disetujui dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Blora, Minggu (30/11/2025).
Persetujuan itu menandai berakhirnya rangkaian pembahasan antara Pemkab dan DPRD, termasuk penyampaian pandangan fraksi serta jawaban dari Bupati Blora Arief Rohman.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026. Sejumlah fraksi menyampaikan catatan strategis soal arah pembangunan daerah, mulai dari pendapatan daerah, BUMD, hingga infrastruktur jalan.
Pandangan fraksi berasal dari gabungan fraksi dengan juru bicara Galuh Widiasih Mustikasari, serta Fraksi PDI Perjuangan melalui Bibi Hastuti. Kedua fraksi menyoroti kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah menyusul penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026.
Menanggapi hal itu, Bupati Arief memastikan pemerintah daerah siap melakukan penyesuaian. “Berkait dengan pandangan fraksi-fraksi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama dari fraksi gabungan, menyikapi penurunan TKD tentunya kami sepakat dengan fraksi gabungan bahwa perlu adanya optimalisasi PAD, optimalisasi penurunan pajak, dan juga masukan yang lainnya, termasuk terkait dengan BUMD,” terang Bupati.
Ia juga menegaskan sektor migas masih memiliki ruang untuk dikelola lebih maksimal. “Terkait dengan potensi pendapatan di sektor migas, ini tentunya akan menjadi catatan untuk kita ke depan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah akan kembali memperkuat peran BUMD Energi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Arief menekankan perlunya pengawalan bersama agar kontribusi BUMD semakin optimal.
Di bidang infrastruktur, beberapa ruas jalan yang masih belum tertangani akan menjadi fokus. Skema pembiayaan juga disiapkan, mulai dari pinjaman daerah hingga melanjutkan pengajuan melalui Inpres jalan daerah. “Selain dari pinjaman daerah, juga Inpres jalan daerah. Dan nanti tahun 2026 kita akan usulkan lagi, semoga beberapa ruas yang lain bisa kita usulkan melalui skema Inpres jalan daerah,” jelas Bupati.
Jalan-jalan desa yang menjadi akses masyarakat di pelosok juga tak luput dari perhatian. Pemkab menyiapkan penanganan melalui program TMMD atau skema lainnya.
Arief turut menyinggung kinerja perangkat daerah. Evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan agar pelayanan semakin efektif. “Kita akan terus upaya bagaimana kinerja ASN kita ini ke depan akan terus ditadami dan kita tingkatkan,” imbuhnya.
Dari sektor pertanian, pemerintah berkomitmen mempermudah akses petani terhadap alat dan sarana pertanian. Pemkab juga akan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, sekaligus memperkuat pengembangan agroindustri di daerah.
Program MBG juga mendapat sorotan. Satgas MBG yang dipimpin Wakil Bupati diminta terus meningkatkan pengawasan. “Tentunya Satgas MBG yang diketuai oleh Wakil Bupati, Bu Wakil sudah berupaya untuk pengawasan ini. Kedepan kami minta dukungannya untuk kita bersama-sama mengawasi tentang pelaksanaan MBG yang ada di Kabupaten Blora,” paparnya.
Seluruh masukan fraksi disebut menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan ke depan. “Sudah kami catat dan akan kami jadikan perdoman untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blora ke depan,” ungkap Bupati.
Arief juga mengapresiasi dukungan legislatif sehingga Ranperda dapat disepakati dan segera melaju ke tahap evaluasi provinsi. “Alhamdulillah seluruh proses yang sudah kita jalani dan selanjutnya akan segera dikirim ke Provinsi untuk mendapatkan evaluasi Gubernur dan tentunya kita berharap proses untuk tahun 2026 akan bisa kita jalankan dengan baik,” tuturnya
